Kesiapan Fiskal atau Ilusi Fiskal? Bukti Empiris dari Provinsi Aceh Menjelang Berakhirnya Dana Otonomi Khusus
DOI:
https://doi.org/10.69836/ncrcs-sinesia.v2i1.210Keywords:
Pendapatan Asli Daerah, Kemandirian Fiskal, Belanja Modal, Otonomi Khusus, AcehAbstract
Penelitian ini bertujuan menganalisis kesiapan fiskal Provinsi Aceh dalam menghadapi berakhirnya dana otonomi khusus melalui pengujian pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kemandirian fiskal dan belanja modal. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya hanya menekankan hubungan PAD dan kemandirian fiskal, penelitian ini juga menyoroti kualitas alokasi belanja daerah. Data yang digunakan merupakan data time series periode 2015–2024 yang bersumber dari laporan keuangan pemerintah daerah dan dianalisis menggunakan regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian fiskal, namun berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas fiskal belum sepenuhnya diikuti oleh penguatan belanja pembangunan daerah. Dengan demikian, meskipun terdapat indikasi peningkatan kemandirian fiskal, kesiapan fiskal Provinsi Aceh dalam menghadapi berakhirnya dana otonomi khusus masih belum optimal.
References
Anita, D., & Efriyenti, D. (2025). Analisis pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kota Batam. Scientia Journal: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 8(1). https://doi.org/10.33884/scientiajournal.v8i1.11047
Barro, R. J. (1990). Government spending in a simple model of endogenous growth. Journal of Political Economy, 98(5), S103–S125.
Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia. Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum, 15(1), 149–163. https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360
Digdowiseiso, K., & Kaliwattu, D. (2023). Analisis kemandirian fiskal, ketergantungan fiskal dan efektivitas fiskal Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2018–2022. Jurnal Ilmiah Global Education, 4(1), 219–228. https://doi.org/10.55681/jige.v4i1.573
Farid Alfasyah, P., Andiny, Y., Rizal, Y., & Safuridar. (2024). Analisis pengaruh kapasitas fiskal terhadap belanja modal di Provinsi Aceh. Anggaran: Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi, 2(4), 301–315. https://doi.org/10.61132/anggaran.v2i4.1000
Hafandi, Y., & Romandhon, R. (2020). Pengaruh pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Wonosobo. Journal of Economic, Management, Accounting and Technology, 3(2), 182–191. https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1337
Halim, A. (2012). Akuntansi keuangan daerah. Salemba Empat.
Hasanli, A. (2017). Fiscal decentralization and economic growth: A dilemma between theory and empiricism. Khazar Journal of Humanities and Social Sciences, 20(3), 77–94. https://doi.org/10.5782/2223-2621.2017.20.3.77
Haptari, V. D., Ginting, A. M., & Aritonang, F. D. (2022). Analysis of factors affecting regional financial independence. Eduvest - Journal of Universal Studies, 2(4), 777–796. https://doi.org/10.59188/eduvest.v2i4.412
Hutauruk, M. M. (2024). Pengaruh PAD dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Jurnal Pendidikan Tambusai, 8(3), 42932–42939. https://doi.org/10.31004/jptam.v8i3.20606
Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Indonesia. (2006). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Irmawati, & Kawedar, W. (2024). Analisis pengaruh dana perimbangan, pendapatan asli daerah, dan alokasi belanja modal terhadap kesejahteraan masyarakat. Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan, 8(2). https://doi.org/10.32497/akunbisnis.v8i2.6924
Johnson, R. B., & Christensen, L. B. (2024). Educational research: Quantitative, qualitative, and mixed approaches. Sage Publications.
Judijanto, L., Wibowo, G. A., Karimuddin, K., Samsuddin, H., Patahuddin, A., Anggraeni, A. F., Raharjo, R., & Simorangkir, F. M. A. (2024). Research design: Pendekatan kualitatif dan kuantitatif. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
Kusuma, A. F., & Anwar, A. (2024). Analisis ketergantungan fiskal daerah dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan, 2(2). https://doi.org/10.20885/jkek.vol2.iss2.art14
Laoli, M., Ndraha, A., Telaumbanua, Y., & Indah Laoli Ayler Ndraha Yasminar Telaumbanua, M. B. (2022). Implementasi SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Nias. Emba, 10(4), 1381–1389.
Mahmudi. (2016). Analisis laporan keuangan pemerintah daerah. UPP STIM YKPN.
Musgrave, R. A. (1959). The theory of public finance: A study in public economy. McGraw-Hill.
Nany, M., Pratama, D. B., Prasetyaningrum, M., & Kusumaningsih, A. U. (2022). Pengaruh PAD, DBH, DAU, DAK dan belanja daerah terhadap kemiskinan di Jawa Tengah. Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan, 22(3), 247–261.
Nurrahmadani, S., Hariyati, & Armiani. (2024). Pengaruh PAD, DBH, DAU dan DAK terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Valid Jurnal Ilmiah, 21(1), 162–179.
Oates, W. E. (1999). An essay on fiscal federalism. Journal of Economic Literature, 37(3), 1120–1149.
Putra, D. F., & Saipudin. (2025). Pengaruh PAD dan DAU terhadap belanja modal di Kabupaten Kuala Kapuas. JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan, 4(1), 40–49.
Putra, N., & Amran, A. (2023). Dinamika tata kelola dana otonomi khusus di Aceh. Jurnal Administrasi Negara, 29(2), 192–213. https://doi.org/10.33509/jan.v29i2.1819
Risdiyanto, E., Mollet, J. A., & Hutajulu, H. (2023). Analisis kemandirian fiskal dan belanja daerah terhadap kemiskinan di Provinsi Papua. Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, 11(2), 1813–1822. https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i2.4851
Rosyidah, E., & Masykuroh, E. (2024). Memahami strategi dan mengatasi tantangan dalam penelitian metode kuantitatif. Syntax Idea, 6(6), 2787–2803.
Saraswati, N. P., & Nurharjanti, N. N. (2021). Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, belanja modal dan dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah. Business Management, Economic, and Accounting National Seminar, 2, 51–64.
Servén, L. (2007). Fiscal rules, public investment, and growth. World Bank Policy Research Working Paper.
Simanjuntak, D. P. (2024). The influence of GRDP, PAD, and balance funds on capital expenditure allocation. Jurnal Pajak dan Keuangan Negara, 5(2), 23–32. https://doi.org/10.31092/jpkn.v5i2.2294
Surgawati, I. (2022). Analisis derajat desentralisasi fiskal pada kabupaten/kota di Indonesia. Welfare: Jurnal Ilmu Ekonomi. https://doi.org/10.37058/wlfr.v2i2.3566
Widodo, S. (2022). Pengaruh PAD, DAU, DBH, DAK, penerimaan pembiayaan dan penanaman modal tetap bruto terhadap alokasi belanja modal daerah. Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara, 4(1), 1–23. https://doi.org/10.22212/jbudget.v4i1.19
Zakiah, K. (2022). Pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah dan pendapatan asli daerah terhadap indeks kemandirian fiskal daerah. Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara, 7(2), 364–378. https://doi.org/10.22212/jbudget.v7i2.137
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Reza Saputra (Author)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
