Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Eksekusi Putusan Adat Dayak di Kalimantan Tengah

Abstract

Putusan adat yang dikeluarkan oleh Kedamangan dalam Hukum Adat Dayak di Kalimantan Tengah merupakan putusan yang bersifat mengikat dan harus dilaksanakan, akan tetapi seiring berjalannya waktu keputusan adat ini tidak serta merta berjalan lancar. Acap kali ditemukan adanya pengingkaran terhadap keputusan adat. Putusan Adat Dayak dianggap tidak lagi memiliki daya paksa yang tegas terhadap pihak yang diadili atau dihukum karena sebagaimana diketahui selama ini putusan adat Dayak yang dikeluarkan oleh lembaga Kedamangan di Kalimantan Tengah selalu dijalankan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa atau pihak yang dihukum. Dewasa ini banyak pihak yang pada akhirnya membawa hasil putusan ke Pengadilan Negeri agar dapat dieksekusi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan pelaksanaan eksekusi sanksi adat Dayak dan kewenangan pengadilan negeri dalam melaksanakan eksekusi hasil putusan adat Dayak di Kalimantan Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum yuridis empiris dengan pendekatan case approach ditunjang dengan metode observasi lapangan dan wawancara nara sumber. Hasil penelitian menunjukan bahwa kendala dalam pelaksanaan putusan adat yaitu tidak ada lembaga yang berwenang secara khusus untuk memaksakan pelaksanaan putusan adat Dayak baik di wilayah kedamangan maupun desa. peraturan teknis terkait eksekusi putusan peradilan adat Dayak secara tertulis tidak diatur, akan tetapi dapat diterjemahkan ke dalam Pasal 96 Perjanjian Tumbang Anoi 1894 dan dilanjutkan dengan pertemuan Damang di seluruh Kapuas Pada Tanggal 3 September 1928 yang memungkinkan apabila adanya keberatan atau merasa tidak puas terkait keputusan adat yang diadili oleh lembaga adat, maka dapat membawa surat keterangan dari Damang untuk diadili di peradilan umum.